Kegiatan penanaman simbolis berlangsung di Desa Labuhan Alas, Kabupaten Sumbawa, dan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, serta masyarakat setempat.
Menteri Jumhur Hidayat menegaskan bahwa rehabilitasi hutan mangrove merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, keberadaan mangrove memiliki fungsi penting sebagai pelindung kawasan pesisir, penyerap karbon alami, sekaligus penopang kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.
Ia juga mengapresiasi kontribusi PT Freeport Indonesia yang mendukung program rehabilitasi mangrove nasional. Program tersebut sejalan dengan target pemerintah dalam mendorong penanaman miliaran pohon sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan bahwa dari total area rehabilitasi di NTB, sekitar 445 hektare berada di Kabupaten Sumbawa dan 39 hektare di Kabupaten Lombok Timur. Penanaman dilakukan secara bertahap sepanjang 2025 hingga 2026.
Program ini merupakan implementasi kerja sama antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia yang dimulai sejak 2023 untuk mendukung restorasi mangrove di luar wilayah operasional perusahaan di Papua. Penetapan lokasi rehabilitasi dilakukan berdasarkan rekomendasi pemerintah dan melalui proses verifikasi oleh tim akademisi.
Hingga kini, Freeport mencatat lokasi rehabilitasi yang telah terverifikasi mencapai sekitar 834 hektare. Di luar Papua, perusahaan telah merehabilitasi sekitar 666 hektare kawasan mangrove dengan penanaman sekitar dua juta bibit yang tersebar di delapan provinsi, termasuk NTB, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Selain itu, di Kabupaten Mimika, Papua, perusahaan juga telah melakukan rehabilitasi mangrove seluas lebih dari 2.184 hektare dengan total sekitar 5,5 juta bibit yang telah ditanam.
Program rehabilitasi di NTB turut melibatkan sekitar 1.500 warga lokal. Mereka berpartisipasi mulai dari proses pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan. Keterlibatan masyarakat tersebut tidak hanya mendukung keberhasilan rehabilitasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.
Perwakilan Komunitas Mangrove Sumbawa, Muhammad Tisnaini, mengatakan program tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir. Kelompok masyarakat binaan kini mampu memproduksi bibit mangrove secara mandiri sekaligus melakukan penanaman di kawasan pesisir.
Menurutnya, keberadaan mangrove juga membawa manfaat bagi nelayan karena menjadi habitat berbagai jenis ikan, sehingga hasil tangkapan dapat diperoleh lebih dekat dari wilayah pantai.
Melalui kolaborasi berkelanjutan ini, pemerintah dan PT Freeport Indonesia berharap rehabilitasi mangrove dapat memperkuat ketahanan pesisir, menjaga keanekaragaman hayati, menyerap emisi karbon, serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dalam jangka panjang.